Divestasi atau Diversifikasi SMK Yang Membumi di Blora

Wacana Lokal

Divestasi atau Diversifikasi SMK Yang Membumi di Blora

Drs. Bambang Winarso, M.Pd..  

 

PERNYATAAN Direktur Pembinaan SMK Depdiknas DR. Djoko Sutrisno dalam pembukaan Lomba Ketrampilan Siswa Sekolah Menengah Kejuruan ke XV Propinsi Jawa Tengah, bahwa pemerintah mentargetkan hingga 2010 berencana menambah 400 SMK, bahkan untuk meningkatkan kualitas para lulusanyapun diberikan subsidi sebesar Rp. 50 ribu persiswa setiap bulannya. Hal ini berdasar indikator statistik nasional, bahwa terdapat 65-70% lulusan SMA memilih untuk bekerja, sehingga bila dilihat dari kesiapan memasuki dunia kerja lulusan SMA kalah jauh kesiapannya dibanding dengan lulusan SMK. Dijelaskan pula suatu kota/kabupaten yang jumlah SMKnya lebih banyak memiliki perkembangan perekonomian yang lebih baik. (SM, 2/3/07)

Informasi ini merupakan wacana publik yang sangat bagus, karena semua pihak terkait yang ber-simpati dan ber-empati dapat mengerti, bahkan dimungkinkan dapat memberi dukungan dan masukan dalam bentuk apapun.

Ditegaskan pula oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah melalui Drs. Nurhadi A.,M.Pd selaku Kasubdin Pendidikan Menengah, bahwa Renstra 2007 di Jawa Tengah akan dibangun lima SMK yang tersebsr di empat kota/kabupaten,tahun 2008 akan dibangun delapan sekolah, serta 2009 membangun 12 SMK, tetapi belum diputuskan kota/kabupaten mana yang mendapat gilirannya karena ada criteria-kriteria atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota/kabupaten yang akan memanfaatkan peluang tersebut.(SM, 3/3/07)

Logo Kabupaten Blora

Judul tulisan di atas merupakan ungkapan impian penulis atau sebagai sumbang saran masukan terhadap pemeritah kabupaten Blora, di mana penulis sebagai praktisi di dunia pendidikan SMK di lingkup teknologi dan industri khususnya, berdasar pengalaman dan yang dirasakan selama 23 tahun perjalanan perkembangan dunia pendidikan SMK, bahkan mengalami langsung pula sejak diberlakukan kurikulum 1964/1969. Hal ini dipicu dan dipacu oleh pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Diknas Blora Dra. Ratnani Widowati yang sekaligus sebagai Asisten III Setda Blora, melalui Drs. Marsono selaku Kasubdin Dikmen dalam menangkap peluang pengembangan pembangunan SMK di wilayah Blora, bahwa dalam menata sekolah menengah tingkat atas dengan menginventaris guna menyongsong kebijakan nasional 2010 dengan perbandingan jumlah SMK dengan SMA 60:40. Dinyatakan pula dan ditegaskan bahwa Blora tidak akan ada pendirian sekolah baru, tetapi hanya akan mengubah status SMA menjadi SMK yang memenuhi criteria dan persyaratan tertentu , sehingga memenuhi quota perbandingan 60:40. Menurutnya pula diharapkan lulusan SMK dapat langsung terserap lapangan kerja dengan perusahaan-perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan sekolah.(SM, 6/3/07)

Mengacu pada penegasan kebijakan pengembangan pendidikan di Blora tersebut, terimplikasi adanya divestasi suatu sekolah dan diversifikasi program studi SMK agar memenuhi tuntutan pasar kerja. Namun jauh-jauh sebelum pemberlakuan kebijakan tersebut sangatlah perlu dikaji ulang dasar sebagai pedoman dalam menentukan criteria ataupun persyaratan-persyatannya, karena dengan melihat acuan selintas yang dipakai tersurat mengandalkan kuantitas serapan dari dunia usaha dan industri. Padahal kita telah tahu bahwa jumlah dunia usaha dan industri sangat terbatas, sedangkan jumlah SMK-SMK termasuk program studi yang sama cukup banyak, bahkan cukup jenuh seperti yang ada di Blora ini. Atau dengan kata lain peluang memasuki dunia kerja sangatlah kecil, contoh nyata dari SMK Negeri saja terserap antara 20-50 % lulusan pertahunnya, sehingga sebagian lagi akan dilarikan ke arah mana !?.(Memungkinkankah bila disebut sebagai pencetak pengangguran intelektual) ! Ini bisa dimaklumi karena setiap SMK atau pendirian suatu SMK berpijak atau berorientasi dari apa dan dari mana semuanya berbeda-beda !?

Beberapa SMK yang ada di Blora ini mempunyai prodi-prodi yang sama, tetapi masih berorientasi pada animo masyarakat awam, sehingga terimplikasi hanya menjadikan bisnis pendidikan atau belum beorientasi pada pemasaran lulusannya di kemudian hari yang rata-rata pasar kerjanya di luar kota. Walupun tanpa mengesampingkan program pengembangan SMK untuk menjadi SMK yang berstandar nasional maupun internasional dengan berpacu peningkatan kualitas sekolah dan lulusannya untuk memenangkan persaingan tersebut.

Dari uraian di atas dan berpijak pada substansi otonomi daerah, serta tuntutan globalisasi yang sudah dan sedang bergulir, perlulah kita memantapkan dasar kajian kebijakan pengembangan SMK sebelum divestasi SMA menjadi SMK, terlebih dahulu dilakukan divestasi prodi-prodi yang telah ada di SMK-SMK yang kurang menguntungkan atau menjanjikan untuk didiversifikasikan ke prodi-prodi yang menjanjikan, tak terkecuali dengan lebih membumikan kepada pengembangan potensi-potensi daerah Blora. Ini semua dikarenakan Blora mempunyai potensi-potensi yang sangat menjanjikan dan memerlukan tenaga-tenaga kerja yang handal, tentu saja sebaiknya dicukupi oleh dunia pendidikan formal dari Blora sendiri. Potensi-potensi daerah Blora sendiri yang memerlukan tenaga handal teknologi dan industri, antara lain dengan adanya Blok Cepu kompetensi yang diperlukan sangat bervariatif, Kayu jati dengan luas 50 % dari luas Blora, bambu dan sebagainya memerlukan tenaga-tenaga yang dapat mengubah menjadi komoditi dengan nilai jual tinggi khususnya limbah-limbahnya tidak hanya menjadi kayu bakar, serta adanya kandungan galian C yang selama ini dieksplorasi, dan dijual hanya dalam bentuk bahan dasar asli belum diubah menjadi komoditi-komoditi yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menjanjikan bagi perkembangan daya tampung tenaga kerja, serta perekonomian daerah dan lain sebagainya.

Kebijakan pendidikan dengan multi exit dan multi entry memungkinkan adanya divestasi maupun diversifikasi program studi, bidang studi yang lebih mendekatkan pada tuntutan kompetensi-kompetensi mengarah pada life skill bagi peserta didik. Perubahan kurikulum menuju KTSP juga mendorong terwujudnya pelaksanaan program studi maupun bidang studi yang membumi dengan potensi lokal, tetapi tidak meninggalkan tuntutan perubahan jaman khususnya globalisasi. Atau dalam mewujudkan KTSP dengan materi kurikulum yang supra nasional artinya walaupun sebutannya kurikulum tingkat satuan pendidikan/sekolah, tetapi memuat materi tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Penegasan KTSP dengan Kurikulum Supra Nasional dimaksudkan untuk mengantisipasi, dan mengatasi kendala-kendala rutin maupun kontemporer berdasar pengamatan dan pengalaman empiris antara lain : Pertama, Lulusan SMK mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena : 1) Jumlah dan jenis lulusan tidak sebanding dengan tersedianya lapangan/ pasaar kerja, 2) Kemampuan yang diperoleh kurang sesuai dengan kualifikasi juru pada dunia kerja, 3) Lulusan kurang dibekali dengan wawasan / kemampuan berwirausaha / wiraswasta, sehingga lebih tertarik menjadi pegawai/karyawan di kantor atau dunia usaha/industri. Kedua, Perencanaan pendidikan kejuruan belum/kurang responsif terhadap kebutuhan pembangunan, masyarakat dan pasar kerja karena kurang terdukung dengan data-data tentang : 1) Kebutuhan akan tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitas untuk pembangunan, 2) Kebutuhan daerah akan pengembangan ke depan terutama dalam pendayagunaan sumber potensi asli yang ada di daerah, 3) Kebutuhan akan perkembangan teknologi, ekonomi, sosial dan budaya, 4) Kebutuhan generasi muda akan perkembangan karirnya di masa datang baik jalur kerja (tenaga kerja dan wira usaha), maupun jalur akademis.


Artikel Wacana Lokal ini dipublikasikan pada 2015-07-24 09:19.